oleh

Itjen Kemenag Kawal Akuntabilitas Bantuan Pemulihan Rumah Ibadah Hindu Terdampak Banjir Sumut

SULBAR.SIN.CO.ID – Inspektorat Jenderal Kementerian Agama berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu melaksanakan monitoring dan evaluasi akhir bantuan pemerintah untuk rehabilitasi rumah ibadah Hindu terdampak banjir di Sumatra Utara. Proses monitoring berlangsung dari 18–20 November 2026.

Kegiatan ini bertujuan memastikan bantuan dikelola sesuai peruntukan, tepat sasaran, dan akuntabel, sekaligus mendukung pemulihan fungsi rumah ibadah bagi masyarakat terdampak.

Monitoring dan evaluasi dipimpin Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Ida Made Pidada Manuaba, bersama Wita Rosita dan Ryan Hidayat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, serta Saraswati Yoga Andriyani dari Direktorat Jenderal Bimas Hindu.

Sinergi antara pelaksana program dan pengawasan internal ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan bantuan hingga pemanfaatannya oleh penerima. Pembimas Hindu Provinsi Sumatera Utara, Elirosa Tarigan, mengapresiasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh tim pusat.

Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan arahan dan masukan bagi pengelola rumah ibadah agar rehabilitasi berjalan optimal, memenuhi standar kualitas, dan sesuai ketentuan.

Baca Juga  Gerindra Keluarkan Rekomendasi Cagub Sulteng hingga Cawagub Bobby, Ini Daftarnya

Ida Made Pidada Manuaba menjelaskan, bantuan rehabilitasi rumah ibadah merupakan tindak lanjut arahan Presiden dalam penanggulangan bencana di wilayah Sumatra. Kementerian Agama mendapat penugasan untuk membantu pemulihan rumah ibadah terdampak. Menurutnya, rumah ibadah memiliki peran penting sebagai tempat peribadatan, pembinaan umat, serta aktivitas sosial kemasyarakatan.

Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra Utara mengakibatkan kerusakan pada rumah ibadah Hindu dan berdampak terhadap kegiatan peribadatan serta pelayanan keagamaan. Bantuan yang difasilitasi Direktorat Jenderal Bimas Hindu menjadi upaya pemerintah mendukung rehabilitasi agar rumah ibadah dapat kembali digunakan secara layak, aman, dan fungsional.

Dalam pengawasan pelaksanaan bantuan, Wita Rosita menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai enam aspek utama, yakni ketepatan sasaran penerima, jumlah bantuan, waktu pelaksanaan, kesesuaian penggunaan bantuan dengan peruntukannya, efektivitas, efisiensi dan kebermanfaatan bantuan, serta ketertiban administrasi dan tata kelola.

Baca Juga  200 Peserta Ikuti Festival Seni Betawi-Gorontalo

“Monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah diterima oleh pihak yang tepat, digunakan sesuai peruntukan, serta dikelola secara akuntabel. Kami juga melihat kesesuaian antara dokumen pertanggungjawaban, realisasi penggunaan bantuan, dan kondisi fisik di lapangan,” ungkap Wita.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap tujuh penerima bantuan rumah ibadah Hindu yang tersebar di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, yaitu:

  1. Shri Maha Kaliamman Kuil Mangkubumi;
  2. Shri Bhatara Kaliamman Kuil S. Parman Gang Pasir Medan;
  3. Shri Bhatara Kaliamman Kuil Kampung Lalang Medan;
  4. Shri Karumari Amman Kuil Kelambir Lima Deli Serdang;
  5. Shri Minachi Amman Kuil;
  6. Shri Kaliamman Kuil Tanjung Morawa; dan
  7. Shri Singgama Kali Kuil Tembung.

Dalam pelaksanaannya, tim menelaah dokumen pertanggungjawaban bantuan, melakukan verifikasi administrasi, serta memeriksa kondisi fisik rumah ibadah untuk melihat kesesuaian antara dokumen, realisasi penggunaan bantuan, dan hasil pekerjaan di lapangan, termasuk pemanfaatan rumah ibadah untuk kegiatan peribadatan.

Baca Juga  Ini Dia Hubungan Partai Garuda dengan Gerindra

“Pengawasan juga diarahkan untuk memastikan bantuan yang diberikan mendukung pemulihan fungsi rumah ibadah sehingga dapat kembali dimanfaatkan untuk kegiatan peribadatan dan pelayanan umat,” tambah Wita.

Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan penilaian pelaksanaan bantuan sekaligus identifikasi kendala yang masih dihadapi penerima dalam proses rehabilitasi maupun pemulihan fungsi rumah ibadah.

Kolaborasi Direktorat Jenderal Bimas Hindu dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama mencerminkan sinergi antara pelaksana program dan pengawas internal pemerintah. Direktorat Jenderal Bimas Hindu menjalankan program bantuan sesuai kebijakan dan tujuan yang ditetapkan, sementara Inspektorat Jenderal mengawal akuntabilitas, kepatuhan, serta tata kelola pelaksanaannya.

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama terus memperkuat pengawasan yang berorientasi pada pencegahan dan perbaikan tata kelola. Pengawasan ini juga diarahkan untuk memastikan pelaksanaan bantuan mendukung pemulihan rumah ibadah dan pelayanan keagamaan bagi masyarakat terdampak bencana.(***)

News Feed