Sulbar.Sin.co.id – Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memacu peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Melalui Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, digelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2027, Senin 29 Juni 2026.
Rapat yang mengangkat agenda “Koordinasi Persiapan, Strategi Pelaksanaan, serta Tindak Lanjut Pembangunan Zona Integritas Tahun 2027” ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Organisasi ini dibuka langsung Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi. Ia menegaskan bahwa agenda ini merupakan langkah strategis sebagai persiapan dan penguatan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2027.
“Koordinasi ini kita lakukan untuk menyamakan persepsi dalam pemenuhan komponen pengungkit maupun komponen hasil dalam pelaksanaan tahapan pembangunan Zona Integritas pada perangkat daerah yang diusulkan,” ujar Nur Rahmah.
Ia menambahkan, Zona Integritas merupakan miniatur representasi reformasi birokrasi di unit kerja yang berfokus pada 3 sasaran utama yang terdiri dari integritas, kinerja dan pelayanan publik.
‘’Salah satu yang menjadi penguatan bagi teman-teman yang baru terlibat dalam ZI pada tahun 2027, ini yang kita persiapakan mulai dari sekarang yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik,’’ jelas Nur Rahmah.
Dalam rakor ini, selain dihadiri sejumlah ASN lingkup Biro Organisasi dan Tim Penilai Internal ZI, juga hadir sekretaris dan staf pelaksana dari beberapa perangkat daerah yang terdiri dari Bapperida, Bapenda, BKPSDM, BPKAD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta RSUD Sulbar.
